Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) menggelar acara Forum Group Diskusi (FGD). Acara ini mengangkat sebuah tema tentang “Mengukur Keberpihakan Anggaran dan Refleksi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020” di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis 08/08.

Acara ini langsung di moderatori oleh Witjaksono selaku Pengurus Pusat Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) dengan mengundang beberapa narasumber, diaantaranya adalah, Subandi (Deputi Bappenas), Fathan Subchi (Anggota Komisi XI DPR-RI), Burhan Saputu (Deputi IV KSP).

“Sistem penerapan APBN yang selama ini perlu ditinjau ulang karena ekonomi Indonesia belum memiliki keberpihakan yang lebih kepada masyarakat yang ekonominya miskin.” Kata Witcaksono.

Kemudian ia mengatakan bahwa wacana-wacana ini akan terus kita bahas sebagai ukuran-ukuran fundamental bahwa negara ini harus ada keberpihakan kepada orang bawah (miskin) di dalam APBN. Karena selama ini sistem penerapan APBN yang selama ini ada, perlu ditinjau ulang karena ekonomi Indonesia belum memiliki keberpihakan yang lebih kepada masyarakat yang ekonominya miskin.

Disamping itu, Fathan Subchi mengatakan, bahwa kebijakan fiskal tahun 2020 harus ditempatkan tidak hanya semata-mata bersifat sebagai baseline saja. Akan tetapi harus memperhatikan terhadap upaya percepatan pembangunan yang sehat. Sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Kebijakan fiskal tahun 2020 tetap harus memperhatikan upaya percepatan pembangunan yang sehat dan terus berkelanjutan. Sehingga dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.” Terang Fathan

Fathan juga menjelaskan bahwa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memehami bahwa dinamsinya kondisi ekonomi global maupun domestik di tahun 2020 nanti. Tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian social.

Kemudian di akhir penjelasannya Fathan menegaskan “Meski dalam kondisi sesulit apapun yang dihadapi kebijakan fiskal tahun 2020 harus mewujudkan yang riil bagi rakyat. Sebagaimana dalam perspektif ilmu politik mengtakan bahwa upaya untuk mewujudkan kemaslahatan itu hukumnya wajib bagi pemerintah seperti terefleksi dalam kaidah fikih “maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib”. Imbuhnya.